Pembangunan Kawasan Wisata Danau Toba yang menjadi salah
satu program 10 destinasi prioritas atau 10 ‘Bali Baru’ terus digeber. Selain
membentuk Badan Otoritas Danau Toba, pembangunan infrastruktur untuk memudahkan
wisatawan juga sedang diupayakan.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan pembentukan Badan Otoritas Danau Toba diperkirakan akan selesai pada Maret 2016, menunggu Peraturan Presiden. Badan yang diketuai oleh Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Ketua Pelaksana Harian Arief Yahya dibentuk dengan tujuan memudahkan koordinasi antar kementerian sehingga pengelolaan kawasan wisata Danau Toba menjadi lebih efektif.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan pembentukan Badan Otoritas Danau Toba diperkirakan akan selesai pada Maret 2016, menunggu Peraturan Presiden. Badan yang diketuai oleh Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Ketua Pelaksana Harian Arief Yahya dibentuk dengan tujuan memudahkan koordinasi antar kementerian sehingga pengelolaan kawasan wisata Danau Toba menjadi lebih efektif.
Sedangkan untuk anggotanya terdiri dari Menteri Keuangan,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri BUMN.
Ada juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bapenas, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Gubernur Sumatera Utara.
"Badan ini merupakan implementasi dari single destination, single management, salah satu critical success factor manajemen destinasi Danau Toba," kata Arief Yahya dalam pernyataan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (1/3).
Selain menetapkan Peraturan Presiden untuk Badan Otoritas Toba, pemerintah juga mengaku akan membuat Peraturan Presiden Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang juga ditargetkan akan selesai pada Maret 2016. Sehingga pembangunan akan cepat dimulai.
Arief menyebut beberapa pembangunan akan dimulai tahun ini, seperti pelebaran jalan dan tol dari Kuala Namu, pelebaran bandara dekat Toba, dan pembangunan jalan di Pulau Samosir. Pemerintah juga akan mengupayakan pembentukan manajemen karamba dan budidaya ikan tawar, sampai manajemen sampah di Danau Toba yang setiap bulan beratnya mencapai 120 ton.
Setelah itu, pada triwulan II 2016, pemerintah merencanakan akan menerapkan Peraturan Presiden untuk Zona Badan Otoritas atau Zona Otoritas.
Ada juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bapenas, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Gubernur Sumatera Utara.
"Badan ini merupakan implementasi dari single destination, single management, salah satu critical success factor manajemen destinasi Danau Toba," kata Arief Yahya dalam pernyataan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (1/3).
Selain menetapkan Peraturan Presiden untuk Badan Otoritas Toba, pemerintah juga mengaku akan membuat Peraturan Presiden Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang juga ditargetkan akan selesai pada Maret 2016. Sehingga pembangunan akan cepat dimulai.
Arief menyebut beberapa pembangunan akan dimulai tahun ini, seperti pelebaran jalan dan tol dari Kuala Namu, pelebaran bandara dekat Toba, dan pembangunan jalan di Pulau Samosir. Pemerintah juga akan mengupayakan pembentukan manajemen karamba dan budidaya ikan tawar, sampai manajemen sampah di Danau Toba yang setiap bulan beratnya mencapai 120 ton.
Setelah itu, pada triwulan II 2016, pemerintah merencanakan akan menerapkan Peraturan Presiden untuk Zona Badan Otoritas atau Zona Otoritas.
Sumber : www.cnnindonesia.com